Pola Hubungan Kerja dalam Kelembagaan Lokal Nelayan

Sebelumnya saya telah memaparkan tentang tulisan saya yang berjudul ITS Me (Perempuan Produktif) yang dapat anda akses disini. Selanjutnya saya akan memaparkan kepada anda tentang satu hasil penelitian saya sebagai salah satu tugas kuliah pada mata kuliah Metodologi Penelitian Antropologi di pascasarjana tahun lalu di Universitas Hasanuddin. Sedikit pembahasan dengan memaparkan hasil penelitian ini dimaksudkan dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai Pola Hubungan Kerja dalam Kelembagaan Lokal Nelayan Di Aeng Batu Galesong Utara, Takalar Sulsel. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibaca.

Pendahuluan 

Kelembagaan lokal dipahami sebagai sistem yang keberadaannya memayungi kepentingan warga yang keberadaannya saling silang menyilang (cross-cutting affiliation) dan sekaligus penyedia jaring pengaman sosial (social safety net) disaat komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran kelembagaan lokal bukan semata-mata kehendak yang merepresentasikan kepentingan pribadi (individu) melainkan lebih merupakan kepentingan bersama, sehingga keberadaan kelembagaan lokal ini secara bertahap menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui kelembagaan lokal akan berpotensi menjadi modal sosial. Pada perjalanannya, kelembagaan lokal dianggap mampu menjadi bingkai etika bagi komunitas lokal serta pijakan bagi aturan perilaku kolektif yang disandarkan pada etika sosial.

Salah satu bentuk kelembagaan lokal pada daerah pesisir di Sulawesi Selatan yang menjembatani kegiatan produksi masyarakatnya adalah lembaga pelepas uang yang melahirkan hubungan kerjasama tradisional antara pemilik modal (pa’palele) dengan nelayan penyewa/penyicil (ponggawa) yang berada dalam suatu unit usaha tangkapan. Menurut Made, et all (2000), bahwa pada dasarnya pa’palele inilah yang berperan menyediakan kredit dan kebutuhan modal dari para nelayan, dengan imbalan bahwa pa’palele mempunyai hak untuk melelang hasil tangkapan mereka dengan ketentuan harga 10 –30 % lebih rendah. Hasil pengamatan di lapangan memberikan gambaran hubungan sosial dan ekonomi antara ponggawa/pa’palele dengan sawi yang mencirikan sebuah karaterisitik kelembagaan dalam ruang sosial masyarakat yang tergambarkan melalui perilaku yang terpolakan

A. Hubungan antara Ponggawa, Sawi dan Pa’palele dalam Kegiatan Produksi Nelayan

Dalam satu lembaga ditemukan pemantapan prilaku (ways) diantara anggotanya. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisiensikan kehidupan sosial. Tiap lembaga memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki pola prilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Sebuah lembaga maupun kelembagaan, terkandung dua aspek yakni; “aspek kultural” dan “aspek struktural”. Aspek kultural terdiri dari hal-hal abstrak yang menentukan “jiwa” berupa nilai, norma dan aturan, kepercayaan, moral, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sementara aspek struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, intergrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam kelembagaan maupun lembaga tersebut (Uphoff, 1986).

Berikut ini hubungan yang terbentuk akibat peranan yang dimainkan oleh masing-masing unsur dalam satu sistem kegiatan produksi nelayan di Desa Pa’lalakkang:

1). Hubungan antara ponggawa dan sawi dalam kelompok kerja. Hubungan antara ponggawa dan sawi sangat dipengaruhi oleh latar belakang terjadinya. Menurut Bachtiar (1997) faktor pendorong atau motif untuk menjadi sawi adalah hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan hidup. Hal ini menunjukkan dua dimensi yang terjaid sekaligus, yaitu dimensi sosial dan didalamnya terdapat pula segi-segi yang bersifat ekonomi yang ingin dicapai. Dinamika kerjasama antara sawi dan ponggawa telah berlangsung cukup lama sejak kegiatan penangkapan berlangsung. Bahkan dapat dikatakan seumur dengan masyarakat pesisir (Sallatang, 1976). Karena kedudukan dan perannya maka, kewajiban ponggawa adalah menyediakan sarana dan fasilitas penangkapan serta segala bentuk kebutuhan biaya operasional.

Sementara, untuk sawi, lebih hanya terkontekskan kepada peran menjalankan kegiatan produksi dan merawat alat-alat produksi Konteks diatas memperlihatkan bahwa peran yang melahirkan kewajiban ponggawa yang harus menyediakan modal yang sangat besar untuk aktif tidaknya kelompok kerja yang dipimpinnya, mengharuskan ponggawa membangun jaringan untuk melibatkan orang di luar kelompok (pelepas uang) sebagai penyedia modal dalam kegiatan produksi.

2). Hubungan Ponggawa dan Pa’palele. Pa’palele merupakan pemilik modal yang mangkhususkan diri memberikan pinjaman atau pelepas uang dalam aktivitas penangkapan ikan di tempat ini. Karena ponggawa sebagai pemilik unit penangkapan pada umumnya tidak mempunyai cukup modal, sehingga peranan pa’palele untuk memberikan biaya operasional menjadi sangat penting mendukung aktivitas nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Konsekuansi dari pola hubungan yang terjadi antara ponggawa dan pa’palele ditetapkan persyaratan yang disepakati bersama sebagai berikut; pertama, ponggawa diharuskan menjual seluruh telur ikan terbang hasil tangkapan yang diperoleh dengan harga yang berlaku dipasaran atau terkadang ditentukan sendiri oleh pa’palele.Kedua, Pa’palele akan menerima satu bagian hasil atau 10-15% dari hasil penjualan telur ikan terbang, 15% untuk pemilik kapal, dan sisa hasil pembagian tersebut menjadi hak ponggawa dan sawi-nya, belum termasuk pemotongan biaya selama beroperasi. 

Jika pada akhir musim telur ikan terbang ternyata pinjaman ponggawa kepada pa’palele masih belum terlunasi karena kurangnya telur ikan hasil tangkapan, maka akan diperhitungkan pada musim penangkapan berikutnya (tahun mendatang). Bagi pa’palele dengan adanya pinjaman tersebut, merupakan jaminan bahwa ponggawa tersebut tetap akan menjual telur ikan terbang yang dihasilkan pada musim berikutnya (tahun mendatang). Ponggawa dapat saja pindah ke pa’palele yang lain dengan ketentuan harus melunasi semua pinjaman yang tersisa. Namun jika ponggawa tersebut tidak lagi melaut seumur hidup karena sakit, maka utangnya akan dianggap lunas atau “diputihkan” oleh pa’palele. Hubungan yang terjadi antara nelayan dengan kelembagaan ekonomi non formal ini sudah sangat lama berlangsung dan sudah mengakar pada atau menjadi budaya masyarakat nelayan di daerah ini.

Dengan demikian, ini memperlihatkan bahwa secara objektif struktur yang ada memang kelihatan berciri eksploitatif, dipihak yang meminjam (kreditor), namun kesadaran eksploitatif itu telah diselubungi oleh “kepemimpinan moral” yang dijalankan oleh pa’palele. Karena itu, struktur hubungan tersebut akan sangat susah dilunturkan. Ponggawa berkepentingan bagi langgengnya hubungan dengan pa’palele agar kelanjutan kegiatan produksinya terjamin. Demikian halnya pa’palele berkepentingan dengan kebergantungan ponggawa agar monopoli produksi yang bias padanya tak dipersoalkan. Secara teoritis konteks ini memperjelas tulisan Scott (1985), bahwa suatu perlakuan tidak adil tidak akan dianggap eksploitatif bila: (1) kerangka legitimasi atas perlakuan tersebut memang tidak bisa diterimanya, dan (2) tersedia alternatif status selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya bila ia terpaksa meninggalkan hubungan tidak adil tersebut. Beberapa tahun terakhir ini sekitar 50% pa’palele di Desa Pa’lalakkang sudah menggunakan system baru, dimana pa’palele akan meminta jaminan berupa kapal nelayan patorani untuk meminimkan terjadinya kerugian bagi pa’palele.

B. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Kredit dalam Kelembagaan Non Formal

Modal yang diperoleh ponggawa dari pa’palele digunakan untuk perlengkapan penangkapan, operasional dan kebutuhan sehari-harinya. Mekanisme penyaluran dana pa’palele kepada ponggawa adalah sebagai berikut :
1) Ponggawa mengajukan usulan secara lisan tentang jumlah pinjaman yang akan diambil. Syarat utama pa’palele untuk memberikan pinjaman yaitu harus mengenal baik nelayan pattorani yang ingin meminjam modal, sehingga konteks trus dalam komunitas menjadi sangat penting sebagi katalisator interaksi dalam masyarakat. 
2) Pa’palele dan ponggawa mengadakan kesepakatan aturan pinjaman mengenai bagi hasil, jaminan, dan sanksi yang akan dikenakan apabila ponggawa melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
3) Setelah terjadi kesepakatan, ponggawa dapat langsung mengambil pinjaman yang diberikan oleh pa’palele.

Sementara mekanisme pengembalian dana pinjaman adalah sebagai berikut :
1) Setelah kegiatan penangkapan berakhir, maka ponggawa mengumpulkan hasil tangkapan lalu menyerahkan kepada pa’palele.
2) Pa’palele menghitung harga jual dari hasil tangkapan sesuai harga yang berlaku saat itu.
3) Total harga penjualan dari hasil tangkapan keseluruhan akan dipotong oleh pa’palele berdasarkan dengan nilai pinjaman ponggawa, kemudian ada tambahan potongan10% dari hasil penjualan oleh pa’palele sebagai jasa penjualan.

Catatan:

Kalau anda mau mengambil artikel ini, tolong tulis sumbernya yah..

Daftar Pustaka

Bachtiar. 1997. Pola Hubungan Punggawa Sawi (Studi Kasus Masyarakat di Pulau Kodingareng Kec. Ujung tanah, Kotamadya Ujung Pandang). Skripsi, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.

Made S. Mardiana E. F. Chasyim H. Hamzah. 2000. Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Yang Dibutuhkan Masyarakat Nelayan di Propinsi Sulawesi-Selatan. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sallatang, Arifin. 1976. Desa Pantai di Sulawesi Selatan dan Strategi Pengembangannya. Studi Pedesaan Unhas. Ujung Pandang.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press. Cornell.

Artikel ini merupakan hasil penelitian saya di Aeng Batu Galesong Utara, Takalar Sulsel. Berisi tentang Pola Hubungan Kerja dalam Kelembagaan Lokal Nelayan yang dapat membantu menjadi referensi bagi para peneliti sosial atau anda yang sedang mengkaji hal serupa