Dosen Asing VS Dosen Lokal

Sebenarnya sejak pasca reformasi pendidikan negara kita mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi dan liberalisasi bersamaan dengan kejatuhan rezim orde baru mulai 21 Mei 1998. Hal ini dikatakan oleh Darmaningtyas, Edi Subhkan dan Fahmi Panimbang dalam buku merekea “Melawan Liberalisme Pendidikan” oleh tahun 2014 mengantarkan saya mencoba sedikit kritis menilai sisi kelam dunia pendidikan kita.

Akhir-akhir ini menjadi hal yang sedikit mengusik kembali dunia pendidikan kita di tingkat universitas. Yah media sedang ramai membicarakan tentang kontroversi rencana pemerintah melalui Kemenristekdikti akan mendatangkan tenaga pengajar atau dosen asing untuk bekerja di Indonesia dengan menargetkan sebanyak 200 dosen asing dalam bidang sains dan teknologi untuk dipekerjakan di Indonesia dengan gaji 3.000 hingga 5.000 USD atau setara Rp 39 juta-Rp 65 juta.

Kalau dulu liberalisasi pendidikan kita dapat dilihat dari keberadaan BHMN pada Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Negeri itu sendiri yang didasari dengan Perpu No 152-155 tahun 2000 dalam pasa 53 UU SPN. Keberadaan pasal 53 tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat UU BHP yang dimaksudkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggara PT BHMN sehingga PTN dapat dikembangkan menjadi PTN otonom seperti halnya dengan PT BHMN yang telah ada. Substansi yang menonjol dari UU BHP adalah pengelolaan pendidikan oleh suatu badan pendidikan (BHP) atau dengan kata lain di privatisasi karena negara tidak lagi bertanggung jawab sepernuhnya pada pendanaan pendidikan. Padahal pembukaan UUd 1945 menyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdarkan kehidupa bangsa dan pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencersakan bangsa menurut Darmangtyas dkk (2014).

Nah sekarang para aktor pendidikan, yang dicoba untuk diliberalisasikan melalui impor dosen dari 10 negara yang telah disiapkan seperti sebut saja seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Tugas mereka diharapakan dapat membantu mentransfer ilmu pengetahuan dan membangun iklim akademik penelitian di Indonesia. Kedatangan dosen mancanegara tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi membangun perguruan tinggi dalam hal transfer ilmu pengetahuan, serta dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang berstandar Internasional di kampus. Selain itu, mereka datang ke Indonesia diharapkan akan memacu kualitas dosen lokal yang berada pada kurang lebih 4500 PT di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing serta terus berinovasi di bidang penelitian dan peningkatan publikasi ilmiah.

Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah apakah kualitas dosen-dosen lokal tidak cukup produktif secara akademis menjalankan Tridarma perguruan tinggi? Apakah selama ini ketersedian sumber daya pendidik atau dosen kita tidak cukup memadai mengingat perguruan tinggi akan terus ditambah sebagai upaya pengentasan kebodohan di negara ini? Bukankah banyak alumnus luar negeri dari tenaga pendidik kita yang menimbah ilmu di negara-negara maju. Mau dikemanakan mereka semua, apakah negara tidak mampu menampung mereka lalu memberdayakan kualitas mereka. Saya khawatir, banyak alumni magister bahkan doktor yang menganggur ke depannya.

Menurut Darmaningtyas dkk, usaha meliberalisasi pendidikan dilakukan dari berbagai cara, dalam kasus BHMN misalnya pada perguruan tinggi kecendrungan negara melepas tanggung jawab untuk membiayai pendidikan tinggi itu telah berdampak makin sulitnya orang miskin untuk mengakses pendidikan karena tidak mampu membayar uang masuk dan biaya semesteran yang mahal. PT BHMN akhirnya hanya menampung orang kaya saja. Jumlah golongan miskin di PTN semakin mengecil, sebaliknya jumlah golongan terkaya makin membesar. Padahal, negara kita termasuk negara yang berkembang dan memerlukan orang-orang pintar dari seluruh pelosok serta seluruh lapisan masyarakat (kaya dan miskin).

Bukankah salah satu kewajiban negara adalah mencerdaskan bangsa, apakah kehadiran dosen asing ini akan menjawab tantangan itu. Kekhawatian saya adalah terjadi ketimpangan antara nasib dosen lokal kedepannya, negara juga harus menyediakan jaminan bagi para dosen lokal. Selama ini, banyak ditemukan dan sudah menjadi rahasia umum tentang honor dosen dibawah gaji UMR, mirip bukan!. Biaya pendidikan yang mahal sampai tingkat magister, belum lagi jika dilanjut ke tingkat doktor membuat para pendidik kita tercekik. Setelah mereka lulus pendidikan, jaminan pekerjaan menjadi dosen masih buram.

Demikianlah tulisan saya kali ini, kalian dapat juga membaca artikel terkait seperti Pendidikan Dalam Bingkai Kebudayaan yang dapat diakses disini

Sumber bacaan : Darmaningtyas dkk. 2014. Melawan Liberalisme Pendidikan. Anggota IKAPI: Malang.
Sumber gambar : http://www.depokpos.com/arsip/2018/01/pentingnya-himpunan-mahasiswa-di-kampus/